Doa doa, Surat Yasin, Surat Al Waqiah, Asmaul Husna, Ayat Kursi, Juz Amma, Contoh Surat Lamaran Kerja, Proposal, Makalah dan Puisi

Thursday, October 2, 2014

Artikel Pajak dan Zakat di Indonesia

Pajak dan Zakat di Indonesia

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (the first tax reform) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan (budgetair), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi regulerend. Menteri Keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (Fiscal News. 2007). Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.
Seperti yang kita ketahui dengan biaya operasional sebesar 5 Triliun rupiah, Direktorat Jenderal Pajak harus mampu menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp.885 Triliun. Rasio biaya operasional dengan pendapatan yang diperoleh sebesar 0.5 %. Padahal cost of collection beberapa negara  mencapai  3% sebagaimana yang pernah diungkapkan Dirjen Pajak bapak Fuad Rahmany.
Jumlah pegawai pajak saat ini sekitar 32 ribu orang. Secara sederhana dapat dihitung bahwa setiap pegawai pajak berkontribusi sebesar Rp 27 Milyar terhadap penerimaan negara. Pada sisi lainnya setiap pegawai pajak menghabiskan biaya sekitar Rp 150 juta untuk biaya operasional pemungutan pajak. Angka diatas hanyalah perhitungan sederhana. Ilustrasi yang menggambarkan bahwa pegawai pajak memiliki efisiensi dan produktivitas yang baik.
Penerimaan pajak beberapa tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak selama kurun waktu 2005-2010 tercatat sebesar 16,05%. Sementara pencapaian di 2011 bertumbuh sebesar 18,27% (lebih besar dari rata-rata 2005-2010). Bahkan pertumbuhan penerimaan pajak Semester 1-2012 mencapai angka 19,48% (pertumbuhan tertinggi sejak 2005).  Diharapkan penerimaan 2012 mencapai target. Realisasi di semester 1 telah mencapai 45%, sementara tingkat penerimaan pajak akan relatif naik di semester 2 berdasarkan pola penerimaan pajak selama 10 tahun ini.
Kesadaran Membayar Pajak
Jika masyarakat Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam menyadari arti pentingnya pajak dan membayarnya dengan keikhlasan seperti berzakat serta mengawasi pengelolaan pajak, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi Negara yang sama makmurnya dengan Negara maju lainnya.
Ambil contoh Negara Amerika. Jika dibandingkan dengan Negara Paman Sam ini, sistem pajak di Indonesia sangat longgar. Di Amerika, jika tidak mau membayar pajak maka orang tersebut akan didenda, hartanya disita atau masuk penjara.
Setiap tahun masyarakat disibukkan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan. Masyarakat sibuk mencari bon-bon pengeluaran selama satu tahun yang bisa dipakai untuk mengurangi pajaknya. Tanpa adanya bukti yang mendukung, pajak mereka tidak bisa dikurangkan atau dikreditkan.
Penerapan sistem pajak yang sangat memaksa inilah yang membuat sedikit sekali celah bahkan tidak mungkin untuk masyarakat melakukan pengemplangan pajak. Sampai-sampai di Amerika terdapat ungkapan bahwa “Tidak ada yang pasti dalam kehidupan ini kecuali mati dan pajak”.
Pegawai pajak di Negara Adidaya ini lebih dititik beratkan pada bagian penagihan, juru sita, penilai dan pemeriksa pajak dari pada tenaga penyuluh atau Account Representatives (AR). Ini dikarenakan sebagian besar dan hampir seluruh masyarakat Amerika sudah memahami pajak.
  1. Pajak dan Zakat
Pajak dan Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pemenuhan kewajiban baik dalam kehidupan bernegara maupun beragama. Apapun entitasnya baik individu maupun korporat. Terutama individu karena untuk korporat atau perusahaan belum ada kesepakatan kesatuan pemikiran (unity of tought ) dari para ulama Indonesia. Walau demikian, sudah banyak perusahaan yang membayar zakat atas dasar kesadaran berkontribusi.
Pada praktik pelaksanaanya tidak sedikit masyarakat yang masih bingung mengenai dua hal ini, ada yang beranggapan bahwa keduanya saling menegasikan dan ada juga yang berpendapat bahwa keduanya saling berdiri sendiri, serta kombinasi pelakuan lainnya.
Pada prinsipnya, baik pajak maupun zakat memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan tadi, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu tidak semua orang dikenakan kewajiban dua pungutan ini, semuanya dikembalikan kepada batas minimum untuk dapat dikenakan kewajiban menjadi wajib bayar pajak dan zakat. Di Pajak batas ini dikenal dengan istilah (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan Nishab jika pada Zakat.
Secara mendasar Pajak sendiri berumur lebih muda daripada Zakat, Zakat sudah dikenal jauh sebelum sistem perpajakan masuk ke Indonesia, pada masa kerajaan Islam berkuasa di Nusantara, sudah berdiri Baitul Maal yang menjadi pusat pengelolaan keuangan kerajaan, namun sistem ini secara perlahan mulai digantikan seiring dengan kedatangan kaum imperialis Eropa yang mengadopsi sistem perpajakan dinegara mereka.
Sebuah sistem yang merupakan konsekuensi logis dari Du Contract Sosial atau Perjanjian Sosial hasil pemikiran JJ. Rousseau. Artinya kondisi ini membuktikan bahwa walaupun sifatnya lokal, Zakat dapat diandalkan sebagai penopang keuangan negara. Dan dengan demikian tidak heran jika eksistensi Zakat tidak bisa dihilangkan ketika membahas perekonomian negara.
Perbedaan yang paling pokok antara Pajak dan Zakat adalah sumber perintah pelaksanaanya, Zakat bersumber dari Al-qur'an sementara Pajak bersumber dari Undang-Undang dan regulasi lain yang merupakan buatan para penyelenggara negara. Sehingga hal ini berdampak pada niat saat membayar. Tanpa bermaksud mengukur kadar keikhlasan, mungkin para Muzakki (pembayar Zakat) lebih ikhlas melakukannya daripada pada Wajib Pajak walaupun kedua pungutan ini sama-sama tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya.
Di Indonesia, praktik perpajakan yang berlaku telah menempatkan Zakat sebagai unsur yang tidak dipisahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Zakat, bersama dengan sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib, menjadi pengurang penghasilan neto wajib pajak (bisa dilihat di formulir induk SPT Tahunan PPh OP), perlakuan ini berdampak berkurangnya nilai beban Pajak yang masih harus dibayar.
Tapi penerapan mekanisme ini berdampak kurang signifikan kecuali jika Zakat diperhitungkan langsung sebagai pengurang beban/hutang Pajak. Ini menunjukkan bahwa posisi Zakat dan Pajak adalah saling menggantikan namun tidak sepenuhnya.
Menurut Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999, dikenal dua jenis Zakat yaitu Zakat maal dan Zakat fitrah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah atas kedua jenis Zakat yang sudah dibayarkan ini boleh dibebankan dalam perhitungan Pajak? Didalam pasal 11 ayat 2 huruf b UU tersebut disebutkan bahwa termasuk dalam harta yang dikenai zakat contohnya adalah perdagangan dan perusahaan. Sebuah ruang lingkup yang sejalan dengan penjelasannya mengenai definisi Zakat maal. Namun kondisi ini belum memungkinkan zakat fitrah untuk dapat dijadikan sebagai unsur pengurang.
Adapun syarat Zakat agar dapat dibiayakan (diperhitungkan sebagai pengurang) menurut Pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ)atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Di Indonesia ada BAZ Nasional. Itu kenapa zakat fitrah tidak dapat memenuhi kriteria ini, lain hal dengan Zakat maal yang oleh perusahaan atau orang pribadi sering diserahkan ke BAZ atau LAZ. Sementara zakat fitrah diserahkan hanya atas nama individu dan kepada lembaga amil zakat yang sifatnya lokal atau langsung ke Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).
Kompleksitas penyelenggaraan kegiatan negara kian membutuhkan dana yang tinggi maka kembali lagi bahwa keberadaan Pajak sebagai penopang utama tidak bisa dihilangkan. Namun demikian ini bukan berarti Zakat tidak memberi peran, hingga Agustus 2011 BAZ Nasional sudah menerima 1,3 T Rupiah (sumber nya disini) suatu pencapaian yang bisa digunakan untuk membantu kelancaran kegiatan ekonomi bangsa sebagai penunjang dari aspek kehidupan sosial.
Dengan demikian dari tinjauan singkat ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia sudah mengakomodasi kerancuan sistem Pajak dan Zakat dengan menempatkan Zakat sebagai unsur pengurang penghasilan netto yang akan diproses lebih lanjut untuk menjadi dasar pengenaan pajak. Sistem ini dianggap belum sepenuhnya membuat Pajak dan Zakat saling menggantikan karena dampak pengurangan ini tidak signifikan dan lagi hanya Zakat yang diserahkan ke LAZ atau BAZ yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah yang boleh dibiayakan. Hanya jika pemenuhan kewajiban Zakat sudah optimal dan perananya bagi ekonomi negara makin besar maka ada kemungkinan posisinya makin sejajar dengan Pajak sehingga dapat betul betul saling menggantikan.
  1. Perbedaan Pajak dengan Zakat
Pajak bisa diartikan kontribusi wajib kepada Negara berdasarkan Undang-undang dan dipergunakan untuk kelangsungan Negara dengan tujuan memakmurkan masyarakat. Pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah Wajib Pajak tersebut dalam satu tahun berpenghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Peruntukan pajak sangat universal. Pajak diperuntukan untuk semua masyarakat baik kaya ataupun miskin. Pajak yang terkumpul akan dikembalikan kepada masyarakat lagi dengan tidak secara langsung. Pajak akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), subsidi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pembiayaan negara lainnya.
Setelah pajak terkumpul, pajak akan dialokasikan ke Departemen lain sesuai proporsinya. Departemen lain itulah yang akan mengelola uang pajak tersebut.
Sedangkan Zakat merupakan harta yang dikeluarkan karena sudah memenuhi batas kekayaan tertentu dan besar serta peruntukannya sudah ditentukan. Zakat dikeluarkan jika kekayaan orang  dalam satu tahun telah setara dengan 85 gram emas. Sedangkan peruntukan zakat untuk  delapan golongan antara lain orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, orang berhutang dan musafir.
Jika dianalogikan dengan pajak, pajak dikeluarkan jika penghasilan Wajib Pajak dalam satu tahun sudah memenuhi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sedangkan zakat dikeluarkan jika dalam satu tahun kekayaan setara dengan 85 gram emas.
Analogi lain antara pajak dan zakat yaitu tujuan peruntukannya. Pajak diperuntukkan untuk masyarakat  umum, baik kaya atau miskin. Sedangakan zakat diperuntukkan hanya kepada delapan golongan saja. Tetapi tujuan dari peruntukan pajak dan zakat adalah sama yaitu untuk kesejahteraan.
  1. Zakat atau sumbangan keagamaan sebagai pengurang penghasilan bruto
Sesuai amanat Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh  yang dirubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010, bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
  1. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
  2. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
Zakat atau sumbangan keagamaan dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.
  1. Lembaga Penerima Pembayaran Zakat atau sumbangan keagamaan
Pembayaran Zakat atau sumbangan keagamaan harus dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan.
Apabila pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang ditunjuk pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
  1. Daftar Penerima Pembayaran Zakat atau sumbangan keagamaan yang diakui Pemerintah
Berikut ini merupakan Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto  sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 15 /PJ/2012 sebagai perubahan terakhir dari PER -33/PJ/2011:

  1. Badan Amil Zakat Nasional
  2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:
a.       LAZ Dompet Dhuafa Republika
b.      LAZ Yayasan Amanah Takaful
c.       LAZ Pos Keadilan Peduli Umat
d.      LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat
e.       LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah
f.       LAZ Baitul Maal Hidayatullah
g.       LAZ Persatuan Islam
h.      LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
i.        LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat
j.        LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia
k.      LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia
l.        LAZ Baitul Maal wat Tamwil
m.    LAZ Baituzzakah Pertamina
n.      LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT)
o.      LAZ Yayasan Rumah Zakat
  1. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:
a.       LAZIS Muhammadiyah
b.      LAZIS Nandlatul Ulama (LAZIS NU
c.       LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI)
  1. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI)
  2. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP)
  1. Sumbangan keagamaan bagi Umat Kristiani
Bagi umat Kristiani terdapat beberapa persembahan (sumbangan) yang sifatnya wajib yang harus dilaksanakan menurut Alkitab. Salah satu persembahan tersebut yang sifat rutin dan berhubungan dengan penghasilan adalah persembahan pesepuluhan. Alkitab menyebutkan bahwa persembahan pesepuluhan tersebut harus dibawa ke tempat dimana orang yang menerima penghasilan tersebut beribadah, atau dengan kata lain persembahan pesepuluhan harus disampaikan ke gereja dimana seseorang beribadah. Prakteknya juga pembayaran persembahan tersebut juga disampaikan ke gereja.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 15 /PJ/2012 mengatur bahwa sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib harus dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang ditunjuk pemerintah, jika tidak maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Berdasarkan hal tesebut di atas dapat disimpulkan persembahan yang disampaikan oleh umat Kristiani tidak akan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena pembayaranya ke gereja bukan kepada Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI).
Agar maksud dari UU PPh dapat berjalan sesuai dengan tujuannya maka diharapkan pemerintah memperhatikan praktek di kalangan umat Kristiani dalam hal pembayaran sumbangan/persembahan.



Referensi

http://www.pajak.go.id/content/article/kolaborasi-pajak-dan-zakat-sejahterakan-umat.

http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat.

http://www.pajak.go.id/content/article/mengumpul-pajak-menjaga-lingkungan-di-saat-krisis-global.

http://www.pajak.go.id/content/jurnal-pajak/ekonomi-bawah-tanah-pengampunan-pajak-dan-referendum.



Facebook Twitter Google+
 
Back To Top