Doa doa, Surat Yasin, Surat Al Waqiah, Asmaul Husna, Ayat Kursi, Juz Amma, Contoh Surat Lamaran Kerja, Proposal, Makalah dan Puisi

Friday, February 20, 2015

Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas dan Wewenang sertaKewajiban KPKAnalisis persepsi..., Diana Azwina, FISIP UI, 2008 Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa KPK bertugas: melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, mensupervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, menyelidiki, menyidik, dan menuntut TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK, dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara.  Sebagaimana disebutkan bahwa visi KPK adalah mewujudkan Indonesia  yang bebas dari korupsi, namun untuk mencapai visi tersebut bukanlah pekerjaan mudah, mustahil KPK dapat melenyapkan korupsi tanpa peran aktif masyarakat yang didukung kesungguhan jajaran pemerintah di tingkat pusat maupun daerah serta perbaikan dan pemberdayaan instansi dan aparat penegak hukum yang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. Untuk itulah disamping melakukan upaya penindakan dan pencegahan TPK, KPK melakukan pemberdayaan instansi dan aparat penegak hukum yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. 

Dalam pasal 7 UU yang sama disebutkan bahwa KPK bertugas pula melakukan koordinasi yakni: mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan TPK.  Pasal 8 ayat 1 Menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang Pemberantasan TPK, serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,  pasal 11 dan 12 menjabarkan bahwa KPK berwenang menyelidik, menyidik, dan menuntut TPK yang: melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara (PN), dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau PN, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Wewenang KPK dalam upaya pencegahan dijelaskan dalam pasal 13 yaitu mendaftarkan dan memeriksa Laporan Harta Kekayaan PN (LHKPN), menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program Analisis persepsi..., Diana Azwina, FISIP UI, 2008sosialisasi pemberantasan TPK, berkampanye antikorupsi kepada masyarakat umum, dan melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK.

Tugas dan Wewenang sertaKewajiban KPK
Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas serta mencegah terjadinya TPK di lembaga negara dan pemerintahan, KPK diberi amanat oleh Undang-Undang untuk melakukan monitoring dengan kewenangan sebagaimana dijabarkan dalam pasal 14, yaitu mengkaji sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi, melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. 
Facebook Twitter Google+
 
Back To Top