Doa doa, Surat Yasin, Surat Al Waqiah, Asmaul Husna, Ayat Kursi, Juz Amma, Contoh Surat Lamaran Kerja, Proposal, Makalah dan Puisi

Monday, February 16, 2015

PEMBAHASAN NISBAH ANTARA HIBAH, WASIAT DAN WARIS

PEMBAHASAN NISBAH ANTARA HIBAH, WASIAT DAN WARIS

A. Pengertian hibah, wasiat dan warisan
Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memeberi kepada tangan orang yang diberi. Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Hibah juga dapat diartikan dengan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya . Sedangkan Sulaiman Rasyid mendefinisikan bahwa hibah adalah memberuikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya. Dalam rumusan kompilasi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.  
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia). Dalam istilah hukum perjanjian yang seperti ini dinamakan juga dengan perjanjian sepihak (perjanjian unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (perjanjian bilateral). 
Wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk mmemiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (tabarru’) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang member wasiat. Fuqoha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengemukakan, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan si penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi setelah meninggal, atau yang mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima. kompilasi hukum islam mendefinisikan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia . Tetapi wasiat yang dibuat secara lisan adalah terdedah kepada fitnah akibat arahan yang tidak jelas dan boleh dipertikaikan di kalangan ahli waris. Dalam Al-Quran, ALLAH berfirman:

(pembagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat oleh simati dan sesudah di bayarkan utangnya (Surah An-Nisa': 11)
Islam sebagai ajaran yang universal mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia,termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Islam mengajarkan tentang pembagian harta warisan dengan seadil - adilnya agar harta menjadi halal dan bermanfaat serta tidak menjadi malapetaka bagi keluraga yang ditinggalkannya. Dalam kehidupan di masyaraakat, tidak sedikit terjadi perpecahan, pertikaian, dan pertumpahan darah akibat perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan didalam islam diberikan secara detail, rinci, dan seadil-adilnya agar manusia yang terlibat didalamnya tidak saling bertikai dan bermusuhan. Dengan adanya system pembagian harta warisan tersebut menunjukan bahwa islam adalah agama yang tertertib,teratur dan damai. Pihak-pihak yang berhak menerima warisan dan cara pembagiannya itulah yang perlu kita pelajari pada bab ini. Kata mawaris berasal dari kata waris ( bahasa arab ) yang berarti mempusakai harta orang yang sudah meninggal, atau membagi-bagikan harta peninggalan orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan  orang yang telah meninggal. Ahli waris dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. QS:Al - baqarah : 188 sebagai brikut: 

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. Karena sensitif atau rawannya masalah harta warisan itu, maka dalam agama islam ada ilmu faraid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang warisan dan perhitungannya. Salah satu dari tujuan ilmu tersebut adalah tidak terjadi perselisihan atau perpecahan.
B. Nisbah (hubungan) antara Hibah, Wasiat dan Waris
1. Hubungan hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu :“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”   Dalam hal ini, bisa dianalisis lebih lanjut, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memuat aspek urf, karena setelah melihat nas, baik itu Al-Qur’an maupun Hadist, tidak menjumpai nas yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah orang tua kepada anak sebagai warisan.
Dengan demikian, bahwa ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia., adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut urf. Yang dimaksud dengan urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Urf disebut juga dengan adat (kebiasaan).
Urf dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 
Urf Sahih adalah suatu yang telah dikenal manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan yang wajib. Urf Sahih ini harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan di dalam Pengadilan. Bagi seorang mujtahid, harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum, seorang hakim yang harus memeliharanya ketika mengadili, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh masyarakat adalah kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syari’at haruslah dipelihara.
Urf Fasih adalah sesuatu yang dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara atau yang menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Urf  ini tidak harus dipelihara, karena dengan memeliharanya, berarti bertentangan dengan dalil syara atau membatalkan Hukum Syara. 
Fakta, bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi tradisi atau urf dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Jawa yang bersifat parental, telah berlaku suatu tradisi  penghibahan terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Di waktu anak menjadi dewasa dan pergi meninggalkan rumah orang tuanya untuk mulai hidup berumah tangga dan membentuk keluarga yang berdiri sendiri, maka sering kali anak-anak itu sudah dibekali sebidang tanah pertanian, beserta sebidang tanah pekarangan serta beberapa ekor ternak. Harta ini merupakan dasar materil bagi keluarga baru itu, penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada anak. Kemudian, setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan  pembagian harta peninggalan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah. Apabila, seseorang  anak mendapatkan sesuatu pemberian semasa hidup  bapaknya, demikian banyaknya sehingga boleh dianggap ia telah mendapatkan  bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak ini tidak lagi berhak  atas harta yang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya harta peninggalan, ternyata yang telah diterima anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya sama dengan saudara-saudaranya yang lain.
Tradisi yang sama juga dilaksanakan oleh masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, seperti masyarakat Minangkabau dan oleh  masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, seperti masyarakat Batak. Tujuan dari kebiasaan ini adalah untuk menghindari perselisihan di antara anak-anak pada saat pembagian harta warisan setelah orang tuanya meninggal dunia. 
Secara karakteristik hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan 
Penghibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam keadaan tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hanya dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tidak memberi patokan secara jelas kapan suatu hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, secara karakteristik dapat dikemukakan di sini beberapa patokan antara lain : 
Harta yang diwariskan sangat kecil, sehingga hibah yang diterima oleh salah seorang anak, tidak diperhitungkan sebagi warisan dan ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang berarti. 
Penerima hibah hartawan dan yang berkecukupan, sedangkan ahli waris yang  lain tidak berkecukupan, sehingga penghibah itu memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat. 
oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkan sebagai warisan. Menurut Pasal 1086 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seluruh penghibahan, oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu ia masih hidup. Menurut Pasal 1096 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: 
  1. Hal sesuatu yang dimanfaatkan untuk memberi suatu kedudukan dalam  masyarakat atau suatu jabatan atau pekerjaan terhadap ahli waris.
  2. Hal sesuatu yang dimaksudkan untuk membayar hutang dari ahliwaris. 
  3. Hal sesuatu yang diberikan kepada si ahli waris pada waktu ia menikah selaku bekal untuk hidup setelah pernikahan itu.
  4. Sebaliknya oleh Pasal 1097 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan apa yang tidak perlu diperhitungkan adalah : 
  5. Biaya untuk nafkah dan pendidikan si ahli waris. 
  6. Biaya untuk belajar guna perdagangan, kesenian, kerja tangan atau perusahaan. 
  7. Biaya untuk pengajaran.
  8. Biaya pada saat nikah dan untuk pakaian yang perlu untuk hidup setelah nikah. 
  9. Biaya untuk membayar orang yang menggantikan si ahli waris sebagai pewajib dalampertahanan negara.

 Menurut Pasal 1098 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dari benda-benda yang mesti diperhitungkan itu juga harus diperhitungkan juga hasil-hasil yang dipetik dari benda-benda itu, mulai dari meninggalnya orang yang meninggalkan harta warisan. Oleh Pasal 1099 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan pula, bahwa kalau ada benda-benda yang musnah, bukan dari kesalahan si ahli waris, maka harga nilai dari benda-benda itu, tidak perlu diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 1089 dan Pasal 1090 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa yang harus diperhitungkan itu, tidak perlu memperhitungkan penghibahan itu. Juga bilamana, seorang cucu langsung menjadi ahli waris, maka ia tidak perlu memperhitungkan benda-benda yang oleh orang yang meninggalkan harta warisan dihibahkan kepada bapaknya si cucu itu, apabila cucu itu menjadi ahli waris sebagai pengganti dari orang tua yang meninggal lebih dahulu dari pada  orang yang meninggalkan harta warisan (plaatsvervulling), maka ia harus memperhitungkan penghibahan kepada orang tua itu, dan juga kalau ia menolak harta warisan.  Bilamana penghibahan dilaksanakan oleh bapaknya atau ibunya sendiri, maka penghibah itu harus diperhitungkan. Kalau penghibahan itu dilaksanakan oleh mertuanya, maka barang itu tidak perlu diperhitungkan.

2. Hubungan Hibah dan Wasiat
Hibah dan wasiat adalah perbuatan hukum yang mempunyai arti dan peristiwa yang berbeda dan sekilas tampaknya begitu sepele apabila dilihat dari perbuatan hukum dan peristiwanya sendiri. Meskipun tampaknya sepele tetapi apabila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar dan untuk menguatkan atau sebagai bukti tentang peristiwa hukum yang sepele tadi, padahal khasanah materi hukum Islam dibidang hibah dan wasiat ini bukan hukum ciptaan manusia, tetapi hukumnya ditetapkan Allah SWT dan RasulNya(Al-Baqarah ayat 177 dan ayat 182).Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) dan kompilaasi HukumIslam (KHI)  kata wasiat disebut lebih dahulu dari kata hibah, tetapi didalam kitab-kitab fiqih dan KUH Perdata hukum hibah lebih dahulu dibahas, baru kemudian wasiat. Tidak prinsip memang antara yang lebih dahulu disebut atau dibahas antara hukum hibah dan hukum wakaf, namun sistematika pembahasan terhadapmateri tersebut dalam  hukum hibah dan hukum wakaf dimulai membahas hibah, perbuatan hukum yang berlakunya setelah kematian pemberi wasiat
Ketentuan hibah disebutkan surat Al-Baqoroh ayat 177 dan surat Al-Maidah ayat 2, sedangkan hadits adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Hibah dan wasiat sendiri pada dasarnya untuk tujuan yang baik, karena pada asasnya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Faktor yang paling dalam disyariatkan hibah dan wasiat ini adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari penghibah yang berwasiat. Kalapun akan di bedakannya hanya waktu pelaknasaannya, yaitu hibah dilaksanakan semasa penghibah masih hidup, sedang wasiat dilaksanakan setelah pewasiat wafat. Dikatakan hibah dan wasiat pada asanya adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT karena arti harfiah dari 2 (dua) kata ini mendekati arti yang sama. wasiat artinya menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan menyambung, memerintah, mewajibkan. Sedangkan hibah diartikan pemberian tanpa syarat tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu oleh mazhab Maliki hibah sama dengan hadiah, hibah menurut mazhab Syafi’i adalah pemberian untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud mengharapkan pahala dari Allah SWT. Menurut mazhab Syafi’i hibah mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus, pengertian umum mencakup hadiah dan sedekah dan pengertian khusus yang disebut hibah apabila pemberian tersebut tidak bermaksud menghormati atau memuliakan dan mengharapkan ridho Allah SWT. Jika pemberian(hadiah) tersebut bermaksud menghormati atau memuliakan yang diberi disebut hadiah, jika pemberian mengharapkan ridho Allah SWT atau menolong untuk menutupi kesusahannya disebut sedekah. Hibah dan wasiat dilihat dari Hikmatu Al-Tasyri (Filsafat Hukum Islam) adalah untuk memenuhi hasrat berbuat bagi umat islam yang beriman kepada Allah SWT (Al-Baqoroh ayat 177). Hibah dan wasiat adalah hak mutlak pemilik harta yang akan dihibahkan atau yang akan diwasiatkan karena hukum Islam mengakui hak bebas pilih (Free Choise) dan menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya (Khiyar Fil-kasab). Oleh karena itu apabila (misalnya) ayah atau ibu dari anak akan menghibahkan atau mewasiatkan hartanya, maka tidak seorangpun dapat menghalanginya, karena sedekat-dekatnya hubungan anak dengan ayanya masih lebih dekat ayahnya itu dengan dirinya sendiri, Syari’at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai hibah dan wasiat melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta atau jangan sampai kurang 2/3 (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak. Oleh karena itu pula wasiat selalu didahulukan dari pembagian waris, tingkat fasilitasnya sama dengan membayar zakat atau hutang (jika ada) berkenaan dengan perbuatan hukum dan peristiwa hukum elaksanaan hibah dan wasiat yang tampak sepele sehingga karena dianggap sepele cenderung dilakukan tanpa perlu dibuatkan akta sebagai alat bukti. Memang hukum hibah ansich tidak menimbulkan masalah hukum, karena hibah ansich adalah pemberian yang bersifat final yang tidak ada seorangpun yang ikut campur, namun apabila hibah dikaitkan dengan wasiat apabila wasiat behubungan dengan kewarisan, maka akan menimbulkan masalah hukum.Walaupun hibah dan wasiat berdasarkan hukum Islam merupakan salah satu tugas pokok atau wewenang Peradilan Agama(pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), namun diantara perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama jarang sekali, bahkan hampir tidak ada yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dibandingkan dengan perkara perceraian dan yang assesoir dengan perkara perceraian, seperti pemeliharaan anak, nafkah anak, harta bersama dan lain-lain serta perkara kewarisan. hal ini mungkin karena hibah dan wasiat dianggap perbuatan baik, maka tidak diperlukan akta sebagai alat buktiatau nilai objek hibah dan wasiat tidak bernilai ekonomi tinggi, atau mungkin sudah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan kemungkinan lain karena tidak memiliki bukti (walaupun terjadi sengketa), maka tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian sulit mendapatkan putusan yang bernilai yurisprudensi (stare decicis) tentang penemuan hukum oleh hakim dibidang wasiat dan hibah ini untuk dianalisis dan kajian ilmia serta diuji dari metode dan teori hukum Islam.
Hibah dan wasiat yang  diatur dalam KHI dimuat dalam Bab V (wasiat pasal 194-209) dan Bab VI (hibah pasal 210-214). Ketentuan wasiat yang diatur didalamnya menyangkut mereka yang berhak untuk berwasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal lain yang boleh dan tidakboleh dalam wasiat. Sedangkan ketentuan hibah diatur secara singkat yang terdiri dari 4 pasal. Meskipun ketentuan wasiat dan hibah telah diatur dalam KHI yang notabene merupakan transformasi dari ketentua syari’ah dan fiqih, namun karena jarang terjadi sengketa yang sampai diselesaikan di Pengadilan Agama, maka dengan sendirinya belum ada permasalahan hukum yang timbul diluar yang ditentukan dalam KHI. lain halnya kalau dilihat dari pembahasan dalam kitab-kitab fiqih yang begitu detail dan antipatifnya pendapat Ulama Fiqih tentang kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul, sehingga lazim terjadi perbedaan pendapat diantara Ulama fiqih dalam mengkaji setiap permasalahan yang terjadi. Hibah yang diatur dalam pasal 210 KHI dan fiqih dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda dari harta benda yang merupakan hak penghibah, malah Ibu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim menganjurkan sebanyak-banyaknya 1/4 dari seluruh harta. yaitu pemberian benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian hibah dalam kajian fiqih adalah pemberian sesuatu untuk menjadi milik orang lain dengan maksud untuk berbuat baik yang dilaksanakan semasa hidupnya tanpa imbalan dan tanpa illat (karena sesuatu). Definisi yang diatur dalam KHI dan yang terdapat dalam kitab fiqih pada dasarnya tidak ada perbedaan, namun dalam kajian fiqih dijelaskan pengertian shadaqah dan illat untuk mengharapkan pahala dari Allah SWT, sedangkan hadiah semata-mata untuk memuliakan orang yang diberi hadiah yang dampaknya akan melahirkan saling mengasihi(tahaaduu tahaabuu). dalam KHI disyaratkan penghibah sudah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan yang sama maknanya dengan kajian fiqih, bahwa anak kecil dan wali tidak sah menghibahkan, karena belum cukup umur (ahliyatul ada’al-kamilah) dan bagi wali karena benda yang dihibahkan bukan miliknya.Pelaksanaan hibahdisyaratkan ijab kabul, sedangkan dalam shadaqah dan hadiah tidak disyaratkan ijab kabul.
3. Hubungan wasiat dan waris
Dalam Al-Quran, ALLAH berfirman:
(pembagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat oleh simati dan sesudah di bayarkan utangnya (Surah An-Nisa': 11) 
Islam sebagai ajaran yang universal mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia,termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Islam mengajarkan tentang pembagian harta warisan dengan seadil - adilnya agar harta menjadi halal dan bermanfaat serta tidak menjadi malapetaka bagi keluraga yang ditinggalkannya. Dalam kehidupan di masyaraakat, tidak sedikit terjadi perpecahan, pertikaian, dan pertumpahan darah akibat perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan didalam islam diberikan secara detail, rinci, dan seadil-adilnya agar manusia yang terlibat didalamnya tidak saling bertikai dan bermusuhan yang terpenting pembagian harta warisan setelah di tunaikan dulu wasiat/hutang si mayat apabila ia berwasiat/berhutang piutang,


BAB III
PENUTUP
1. Simpulan 
Hubungan antara hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan  Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah terjadi karena adanya  transformasi Hukum Adat ke dalam Hukum Islam (Pasal 211) Kompilasi Hukum Islam. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hubungan  antara hibah dan waris telah ada sejak dibuatnya Kitab Undang-undang  Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Hal ini demi 
kepentingan bagi semua masyarakat Indonesia.  
Ketentuan hibah disebutkan surat Al-Baqoroh ayat 177 dan surat Al-Maidah ayat 2, sedangkan haditnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim. Hibah dan wasiat sendiri pada dasarnya untuk tujuan yang baik, karena pada asasnya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT. Faktor yang paling dalam disyariatkan hibah dan wasiat ini adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari penghibah yang berwasiat. Kalapun akan di bedakannya hanya waktu pelaknasaannya, yaitu hibah dilaksanakan semasa penghibah masih hidup, sedang wasiat dilaksanakan setelah pewasiat wafat. Dikatakan hibah dan wasiat pada asanya adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan pahala dari Allah SWT karena arti harfiah dari 2 (dua) kata ini mendekati arti yang sama.
Hubungan wsiat dengan waris ialah waris bias di tunaikan apabila wasiat si myattelah ditunaikan sebagai mana pirman Allah SWT:
(pembagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat oleh simati dan sesudah di bayarkan utangnya (Surah An-Nisa': 11) 


Facebook Twitter Google+
 
Back To Top